Karena Kami Nelayan!!!
Thursday, December 18, 2008
, Posted by " at 7:29:00 PM
Nasib…nasib….! Entah ini sudah menjadi suratan takdir dari-Nya. Entah ini sudah menjadi garis tangan nelayan. Hidup miskin, gizi rendah, tingkat pendidikan rendah, marginal, dan jarang mendapatkan perhatian. Adakah kesalahan yang pernah mereka perbuat, dosa apakah yang pernah mereka lakukan sehingga nasib dan kehidupan mereka sangat memiriskan. Ataukah ini kesalahan sejarah? Sesuatu yang dikonstruk atas nama pembangunan?
Mengapa engkau tidak pernah diperhatikan?, mengapa engkau selalu dimarginalkan?. Apakah engkau tidak punya potensi untuk memainkan peran dalam sebuah lakon, sehingga posisimu selalu menjadi anak tiri dari keluarga yang bernama pembangunan?
Jangan-jangan engkau memang tidak punya potensi! Bukankah komunitasmu tingkat pendidikannya sangat terkebelakang, hidup dalam lingkungan yang kumuh?. Bicara skill, engkau juga tidak miliki. Lantas mengapa kamu menuntut? Bukankah dalam era pasar bebas dan globalisasi sekarang ini yang dibutuhkan adalah pengetahuan dan skill?
Tapi engkau menjawab. Kalau kami miskin, bodoh, tidak punya skill dan lain sebagainya, itu karena kami memang tidak pernah mendapatkan perhatian. Jangankan perhatian, malah kami semakin dibebani oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang economics oriented yang justru implikasinya merusak ekosistem perairan yang notabenenya adalah tempat kami mencari sesuap nasi. Data yang ada menunjukkan, Indonesia memiliki cadangan hutan mangrove tropis terluas di dunia dengan luas sekitar 3,8 juta ha atau sekitar 30 – 40 % dari jumlah seluruh hutan mangrove dunia Hutan mangrove di Indonesia terpusat di Irian Jaya dan Maluku (71%), Sumatra (16 %), Kalimantan (9 %) dan Sulawesi ( 2,5 %). Namun akibat dari aktivitas manusia (pembangunan), pada tahun 1970 – 1980, luas hutan mangrove Indonesia berkurang sekitar 700.000 ha untuk penggunaan lahan lainnya .
Ekosistem lainnya yang mengalami kerusakan cukup parah di negara kita adalah ekosistem terumbu karang. Dari berbagai hasil penelitian menggambarkan bahwa dari 24 lokasi terumbu karang yang ada di Indoneisia, 60 % berada dalam kondisi sangat baik, 22 % baik, 33,5 % sedang dan 39 % dalam keadaan rusak. Menurut Kantor Menteri Lingkungan Hidup (1993) bahwa 14 % ekosistem terumbu karang di Indonesia sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan, 46 % telah mengalami kerusakan, 33 % dalam keadaan baik, dan 7 % dalam keadaan sangat baik.
Belum lagi maraknya pencurian ikan di bumi Indonesia tercinta yang dilakukan oleh nelayan asing. Praktek-praktek tersebut malah justru ”dilindungi” oleh negara lewat institusi angkatan laut. Mengapa tentara-tentara angkatan laut yang hidup karena digaji oleh rakyat justru lembut dengan nelayan asing dan sangar terhadap nelayan sendiri. Apakah integritas, moralitas dan hati nurani mereka sudah sedemikian krisis, sehingga tidak pernah mendengar jeritan nelayan yang membutuhkan bantuan mereka.
Kami juga heran dengan logika yang digunakan oleh pemerintah. Indonesia ini khan negara kepulauan, negara yang wilayah laut dan pesisirnya lebih luas dibandingkan dengan daratan. ”Kok.. orientasi pembangunan lebih diarahkan ke daratan”. Bukankah seandainya potensi itu dimanfaatkan dan dikelolah secara optimal akan mendatangkan devisa yang sangat besar. Jepang misalnya, panjang pantainya atau luas wilayah pesisir dan lautnya tidak seberapa dibandingkan dengan Indonesia, mampu memberikan pendapatan yang besar bagi negaranya dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Yang lebih mengherankan lagi, upaya pemerintah untuk membebaskan kami dari belenggu kemiskinan hanya slogan-slogan yang artifisil untuk meninabobokan kami, agar tidak melakukan perlawanan untuk menuntut hak-hak kami yang selama ini dirampas. Kemiskinan yang kami alami direduksi pada wilayah-wilayah yang sifatnya tekhnis. Kekurangan modal, lemahnya sumber daya manusia (SDM), padahal kemiskinan itu bersumber karena persoalan akses pada sumber daya, struktur yang timpang dan kebijakan yang tidak pernah memihak kepada kami. Lihatlah, bagaimana sektor perikanan harus mengalah pada sektor pertambangan atau parawisata. Atau perbankan yang hanya mau mengucurkan kredit bagi pengusaha atau konglomerat yang berusaha pada sektor non-perikanan.
Kami tidak terlalu banyak menuntut, kami hanya butuh keadilan. Berikan hak-hak kami sebagai nelayan, karena kami juga adalah warga negara yang sah di republik ini
Mengapa engkau tidak pernah diperhatikan?, mengapa engkau selalu dimarginalkan?. Apakah engkau tidak punya potensi untuk memainkan peran dalam sebuah lakon, sehingga posisimu selalu menjadi anak tiri dari keluarga yang bernama pembangunan?
Jangan-jangan engkau memang tidak punya potensi! Bukankah komunitasmu tingkat pendidikannya sangat terkebelakang, hidup dalam lingkungan yang kumuh?. Bicara skill, engkau juga tidak miliki. Lantas mengapa kamu menuntut? Bukankah dalam era pasar bebas dan globalisasi sekarang ini yang dibutuhkan adalah pengetahuan dan skill?
Tapi engkau menjawab. Kalau kami miskin, bodoh, tidak punya skill dan lain sebagainya, itu karena kami memang tidak pernah mendapatkan perhatian. Jangankan perhatian, malah kami semakin dibebani oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang economics oriented yang justru implikasinya merusak ekosistem perairan yang notabenenya adalah tempat kami mencari sesuap nasi. Data yang ada menunjukkan, Indonesia memiliki cadangan hutan mangrove tropis terluas di dunia dengan luas sekitar 3,8 juta ha atau sekitar 30 – 40 % dari jumlah seluruh hutan mangrove dunia Hutan mangrove di Indonesia terpusat di Irian Jaya dan Maluku (71%), Sumatra (16 %), Kalimantan (9 %) dan Sulawesi ( 2,5 %). Namun akibat dari aktivitas manusia (pembangunan), pada tahun 1970 – 1980, luas hutan mangrove Indonesia berkurang sekitar 700.000 ha untuk penggunaan lahan lainnya .
Ekosistem lainnya yang mengalami kerusakan cukup parah di negara kita adalah ekosistem terumbu karang. Dari berbagai hasil penelitian menggambarkan bahwa dari 24 lokasi terumbu karang yang ada di Indoneisia, 60 % berada dalam kondisi sangat baik, 22 % baik, 33,5 % sedang dan 39 % dalam keadaan rusak. Menurut Kantor Menteri Lingkungan Hidup (1993) bahwa 14 % ekosistem terumbu karang di Indonesia sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan, 46 % telah mengalami kerusakan, 33 % dalam keadaan baik, dan 7 % dalam keadaan sangat baik.
Belum lagi maraknya pencurian ikan di bumi Indonesia tercinta yang dilakukan oleh nelayan asing. Praktek-praktek tersebut malah justru ”dilindungi” oleh negara lewat institusi angkatan laut. Mengapa tentara-tentara angkatan laut yang hidup karena digaji oleh rakyat justru lembut dengan nelayan asing dan sangar terhadap nelayan sendiri. Apakah integritas, moralitas dan hati nurani mereka sudah sedemikian krisis, sehingga tidak pernah mendengar jeritan nelayan yang membutuhkan bantuan mereka.
Kami juga heran dengan logika yang digunakan oleh pemerintah. Indonesia ini khan negara kepulauan, negara yang wilayah laut dan pesisirnya lebih luas dibandingkan dengan daratan. ”Kok.. orientasi pembangunan lebih diarahkan ke daratan”. Bukankah seandainya potensi itu dimanfaatkan dan dikelolah secara optimal akan mendatangkan devisa yang sangat besar. Jepang misalnya, panjang pantainya atau luas wilayah pesisir dan lautnya tidak seberapa dibandingkan dengan Indonesia, mampu memberikan pendapatan yang besar bagi negaranya dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Yang lebih mengherankan lagi, upaya pemerintah untuk membebaskan kami dari belenggu kemiskinan hanya slogan-slogan yang artifisil untuk meninabobokan kami, agar tidak melakukan perlawanan untuk menuntut hak-hak kami yang selama ini dirampas. Kemiskinan yang kami alami direduksi pada wilayah-wilayah yang sifatnya tekhnis. Kekurangan modal, lemahnya sumber daya manusia (SDM), padahal kemiskinan itu bersumber karena persoalan akses pada sumber daya, struktur yang timpang dan kebijakan yang tidak pernah memihak kepada kami. Lihatlah, bagaimana sektor perikanan harus mengalah pada sektor pertambangan atau parawisata. Atau perbankan yang hanya mau mengucurkan kredit bagi pengusaha atau konglomerat yang berusaha pada sektor non-perikanan.
Kami tidak terlalu banyak menuntut, kami hanya butuh keadilan. Berikan hak-hak kami sebagai nelayan, karena kami juga adalah warga negara yang sah di republik ini
Currently have 0 komentar: